Partai Perindo Menuntut Jaman Jabatan Presiden

Partai Perindo Menuntut Jaman Jabatan Presiden – Partai Perindo menuntut jaman jabatan presiden serta wapres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tuntutan itu mempermasalahkan Kasus 169 huruf n UU Pemilu yg membatasi jaman jabatan presiden serta wapres sepanjang dua periode.

Latar belakang tuntutan karena Perindo mensupport Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sanggup kembali maju di Pemilihan presiden 2019.

Berkaitan guguatan itu, Ahli Hukum Tata Negara Kampus Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar memaparkan UUD serta UU satu diantaranya arahnya dibikin buat hindari otoritarianisme.

” Satu diantaranya maksud intinya, sebetulnya ialah hindari otoritarianisme gara-gara kekuasaan yg dipegang kelamaan. Terlebih, penyakit dalam system Presidensial memang ialah godaan menuju ke otoriter, ” kata Zainal, Sabtu, 21 Juli 2018.

Direktur Pukat UGM ini menuturkan trauma jaman kepemimpinan Soeharto yg otoriter melahirkan Tap MPR XIII Tahun 1998. Ketentuan itu berisi jaman jabatan presiden serta wapres, persis serta mirip dengan bunyi Kasus 7 UUD 1945.

Kasus itu memuat ” Presiden serta Wakil Presiden memegang jabatan sepanjang lima tahun serta selanjutnya bisa diambil kembali dalam jabatan yg sama, cuma buat 1 kali jaman jabatan “.

” Dalam situasi Indonesia, trauma yg berlangsung di masa Presiden Soeharto mengundang kita buat lekas bikin Tap MPR XIII Tahun 1998 yg memuat perihal pembatasan jaman jabatan presiden serta wapres, ” kata Zainal.

Dia mengimbuhkan kasus itu mesti disaksikan dari tujuan paling utama dari pembentuk UUD. Dia memberi contoh dua orang sanggup melanggengkan kekuasaannya dengan cara bergantian jadi presiden serta wapres. Hal itu sanggup berlangsung bila tidak ada pembatasan jaman jabatan sekitar 2x.

” Bila membiarkan nalar semacam ini berlangsung jadi bisa di pastikan jika pelanggengan kekuasaan sangatlah mungkin berlangsung. Mereka berdualah yg dapat kuasai jabatan Presiden serta Wakil Presiden serta itu gak bisa berlangsung maka dibatasi 2x baik berurutan ataupun tidak, ” katanya.

Tetapi, Zainal mengatakan akan menanti ketentuan Mahkamah Konstitusi. Dia sangat percaya hal itu dapat tidak diterima karna telah jelas cuma sanggup menjabat 2x baik berurutan, ataupun tidak.

” Selama MK menentukan dengan cara koridor hukum, dalam nalar hukum yg simpel, sebetulnya bhs putusannya ialah jika telah menjabat 2x, baik berurutan ataupun tidak, jadi tidak bisa mencalonkan kembali, ” ujarnya.