Putri Thailand Minta Maaf Dan Bersedia Pencalonan Sebagai Perdana Menteri Dibatalkan

Putri Thailand Minta Maaf Dan Bersedia Pencalonan Sebagai Perdana Menteri Dibatalkan – Putri Kerajaan Thailand Ubolratana Rajakanya tempo hari mohon maaf atas penyalonan dianya menjadi perdana menteri. Pengakuan itu dikasihkan satu hari sesudah dia didiskualifikasi oleh Komisi Penentuan Thailand.

“Saya meminta maaf atas niatan tulus saya untuk kerja untuk negara serta penduduk Thailand, yang sudah mengakibatkan permasalahan yang semestinya tidak berlangsung di masa ini #howcomeitsthewayitis,” tulisnya dalam satu kiriman di Instagram pribadi, diambil dari The Straits Times, Rabu (13/2).

Pemilu 24 Maret yang akan datang sebenarnya bisa menjadi pertempuran seru pada Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, pemimpin junta militer, dan partai simpatisan klan Thaksin yang begitu populis di kelompok penduduk miskin pedesaan serta seringkali memenangi pemilu.

Sayangnya karena penyalonan Putri Ubolratana, kakak Raja Thailand menjadi calon perdana menteri, Raksa Chart Party terancam dibubarkan. Partai Thaksin Shinawatra itu dipandang menyalahi monarkhi konstitusional yang tempatkan kerajaan menjadi pihak netral serta ada diatas politik.

Referensi Pembubaran Partai ‘Thaksin’

Komisi penentuan umum Thailand sudah mereferensikan pembubaran Raksa Chart Party pada Selasa, 12 Februari 2019. Partai simpatisan bekas Presiden Thaksin Shinawatra itu, dipandang menyalahi skema monarkhi konstitusional.

Komisi pemilu merencanakan memberikan laporan masalah itu ke mahkamah konstitusi Senin yang akan datang, dengan mengaku mempunyai tiga bukti, seperti diambil dari Channel News Asia.

Ke-3 barang simpatisan ialah surat pengumuman kerajaan tertanggal 8 Februari, surat partai berkaitan penyalonan Putri Ubolratana, dan surat partai yang berisi peluang parlemen untuk menyepakati kandidatnya menjadi kepala pemerintahan.

Bila mahkamah konstitusi menyetujui permintaan itu, Raksa Chart Party akan dibubarkan. Selain itu, deretan elite pimpinannya terancam dilarang berpolitik saat 10 tahun.

Awal mulanya, Raksa Chart Party sudah patuhi perintah raja serta menggagalkan penyalonan Putri Ubolratana menjadi perdana menteri pada Sabtu, 9 Februari 2019.

Dalam peluang itu partai mengatakan, mampu mengawasi “kebiasaan dan kebiasaan istiadat kerajaan” dibawah skema monarki konstitusional Thailand yang sudah berjalan semenjak 1932.

Pengumuman itu praktis menggagalkan keterkaitan Putri Ubolratana dalam penentuan Maret yang akan datang. Ketetapan partai dikasihkan pasca-teguran keras Raja Thailand Maha Vajiralongkorn yang ditayangkan di semua stasiun tv domestik saat malam awal mulanya.