Tigor Pastikan Ada 2 Cara Untuk Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta

Tigor Pastikan Ada 2 Cara Untuk Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta – Salah satu janji Gubernur serta Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan serta Sandiaga Uno yaitu hentikan sistem reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan sudah mencabut moratorium reklamasi pada 9 Oktober kemarin. Sebagian pengembang juga telah mengantongi izin untuk meneruskan pembangunan di pulau buatan di Teluk Jakarta itu.

Deputi Advokasi, Hukum, serta Kebijakan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Tigor Hutapea memiliki pendapat paling tidak ada dua langkah yang bisa dijalankan Gubernur Anies untuk menyudahi reklamasi. Pertama yaitu meremehkan pemerintah pusat untuk memberi ijin. Menurut Tigor, Keppres No. 52 Th. 1995 Mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Pasal 4 sebutkan kalau wewenang serta tanggung jawab Reklamasi Pantura ada pada Gubernur Kepala Daerah Spesial Ibukota Jakarta.

” Jadi abaikan saja, lantaran kewenangan berada pada gubernur, pusat tidak ada kewenangan. Aksi ini yang bakal menyatakan political will untuk hentikan reklamasi, ” kata Tigor pada detikcom, Senin (16/10/2017) .

Kewenangan gubernur ini ini tdk dicabut dalam Perpres No. 54 Th. 2008 Mengenai Pengaturan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, serta Cianjur. Kendali gubernur sukup kuat untuk hentikan reklamasi.

Ke-2, Gubernur Anies sanggup meninjau ulang atas ketentuan gubernur mengenai anjuran rancang pulau reklamasi. Tigor sebutkan ada dua ketentuan gubernur DKI Jakarta (pergub) , ialah Pergub No. 137 th. 2017 Mengenai Anjuran Rancang Kota Pulau G serta Pergub No. 206 Th. 2016 Mengenai Anjuran Rancang Pulau D, D, serta E.

” Semuanya mesti direview, dikala diketemukan persoalan mesti dicabut. Nah, masalah persoalan ini pasti banyak persoalan terlebih menyangkut akibat lingkungannya. Kami yang mengawal advokasi dapat memberi input, ” ungkap Tigor.

Tekad politik gubernur baru mewujudkan penghentian reklamasi sanggup diukur dari dua langkah penghentian reklamasi Teluk Jakarta ini. Sedang masalah pulau yang terlanjur terjadi sanggup digunakan pemerintah jadi tempat analisa.